pengaturan perjalanan dinas. kantor atau sekretaris harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang semua hal yang berkaitan dengan pengaturan perjalanan bisnis secara cermat, teliti dan rapih,. pengaturan perjalanan dinas

c. 11/2005; Permensekneg No. Pengertian Tata Surat Dinas adalah pengaturan ketatalaksanaan penyelenggaraan surat-menyurat dinas ya. Pemakai kendaraan. Surat Sekretaris Kabinet Nomor: SE-676/Seskab/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 hal Penertiban Penyimpangan. Pegawai Tidak Tetap yang melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan negara, digolongkan dalam tingkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) di atas oleh Pejabat yang Berwenang sesuai dengan tingkat pendidikan/tugas yang bersangkutan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017,. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah diubah beberapa kali. 1. Berikut adalah beberapa fungsi utama dari SPPD: 1. Sekretaris Jenderal bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat di bawah rektor/ketua, pejabat. Namun, bagi yang menerima vaksin dosis kedua tetap diwajibkan tes antigen dengan sampel diambil maks. Salah satunya yakni pengaturan tentang perjalanan dinas," kata Cahya dalam konferensi pers, Senin (9/8/2021). surat tugas; c. 03/2019 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pekerjaan Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu. Rincian Perjalanan Ada beberapa rencana perjalanan yang perlu HRD sosialisasikan kepada karyawan agar karyawan tahu apa yang akan dilakukan serta. Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Kendaraan DinasJuru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan secara umum pengaturan syarat perjalanan internasional masih sama. JAKARTA, KOMPAS. BAB II PRINSIP PERJALANAN DINAS PRINSIP. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BadanABSTRAK: Dalam rangka untuk menyempurnakan ketentuan pengaturan perjalanan dinas bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil, Non Pegawai Negeri Sipil, dan Pihak Lain dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 01 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas, maka Peraturan Bupati. Biografi Jenderal TNI (Anumerta) Ahmad Yani. Ruang lingkup Peraturan ini meliputi pengaturan mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan administrasi perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat dan Pegawai di. 43. b). Bila pengaturan ini tidak mungkin dilakukan (misalnya karyawan dan karyawati) maka. Title: Permendagri Nomor 29 tahun 2016 tentang pedoman perjalanan dinas luar negeri bagi Aparatur Sipil Negara (ASN ), Kemendagri dan Pemda, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pimpinan dan Anggota (DPRD) dan himpunan peraturan tentang perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak tetap,. 2. 19. Jelas dalam arti pekerjaan tersebut memang dapat dilakukan dan sesuai dengan job deskripsi untuk pimpinan. Perjalanan Dinas Teknis, yaitu perjalanan dinas ke luar negeri yang dilakukan oleh Anggota DPR yang merupakan delegasi. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas dari tempat kedudukanApakah biaya perjalanan dinas yang diberikan secara lumpsum atau reimbursement termasuk objek PPh 21? Simak penjelasan dari Pusdiklat Pajak Kemenkeu yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK. Meningkatkan kerjasama 4). 164/PMK. BAB IV TATA SURAT DINAS A. Baca juga: ICW Sebut Keberadaan Aturan Perjalanan Dinas Kian Degradasi Integritas KPK. Para pembantu yang dimaksud adalah pembantu seorang sekretaris yang. Pada tanggal 19 September 2023 sampai 21 September 2023 kantor FKUB Kab Gresik melakukan perjalanan dinas luar daerah. 05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK. 1. Disposisi Menteri Keuangan pada Nota Dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor ND-923/SJ/2012 tanggal 28 November 2012 perihal Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Tidak Tetap 4. Mengelola kendaraan dinas bisa menjadi tugas yang sulit terutama jika Anda memiliki jam kerja yang berbeda-beda pada hari kerja dan akhir pekan. Bila pengaturan ini tidak mungkin dilakukan (misalnya karyawan dan karyawati) maka fasilitas penginapan tetap berlaku masing-masing. Pengaturan perjalanan dinas ini bukan berarti memberikan karyawan pembayaran lebih dan juga Perusahaan tidak akan menerima pengeluaran dinas yang tidak beralasan. 02/2013 jo. Dalam hal ini, perjalanan dinas disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) pejabat/pegawai, termasuk untuk peningkatan kualitas SDM seperti mengikuti pelatihan, 1. Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Prosedur Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2020, berisi tentang: 1. Perjalanan dinas perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin oleh administrasi kantor atau sekretaris, sebagai asisten pimpinan perusahaan yang mempunyai tugas untuk mengurus keperluan pimpinan, mulai dari keberangkatannya sampai kepulangannya. Lokasi dan Waktu. Lihat Selengkapnya. · Membuat jadwal perjalanan dinas / bisnis, menyusun daftar kegiatan yang. 1. Penyesuaian aturan dalam Peraturan Pimpinan KPK antara lain tercantum dalam Pasal 2A ayat (1). 11/2022 tersebut, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan surat edaran terbaru yakni Surat Edaran No. Pengaturan Belanja Yang Memenuhi Kriteria Perjalanan Dinas 521119. Honor uang harian untuk perjalanan luar kota Rp 580 ribu, Rp 230 ribu untuk dinas dalam kota lebih dari 8 jam, dan Rp 170 ribu untuk Diklat. Pegawai Negeri yang mendapat tunjangan-mobil-tetap dalam melakukan perjalanan dinas, wajib mengizinkan pegawai bawahannya, yang bepergian dinas kejurusan yang sama, menumpang dalam mobilnya dengan tidak menuntut penggantian tambahan. Perjalanan Dinas Jabatan Biasa. (2) Dalam hal perjalanan dinas secara tim/rombongan untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, pengaturan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa rencana perjalanan yang perlu HRD sosialisasikan kepada karyawan agar karyawan tahu apa yang akan dilakukan serta hasil yang perlu dibawa sepulang dari perjalanan. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2013 (Lampiran) Note: “Standar satuan harga diatur dalam. Biaya ini mencakup biaya-biaya lain yang mungkin dikeluarkan oleh karyawan swasta selama perjalanan dinas, seperti biaya untuk keperluan bisnis, parkir, tips, dan sebagainya. Dari lima. (7) Perjalanan Dinas bagi Pejabat Negara/Pegawai Negeri/Pegawai Tidak Tetap yang bersifat rombongan dan. Surat Perjalanan Dinas yang. Baca juga: ICW Sebut Keberadaan Aturan Perjalanan Dinas Kian Degradasi Integritas KPK. tujuan yang sama, maka diperlakukan pengaturan 1 (satu) kamar untuk 2. mengikuti pendidikan kedinasan, bimbingan teknis atau sejenisnya; b. 2. Pengaturan Pengguna. Tanggal : 23 - 24 Januari 2013 Tujuan : YogyakartaNOMOR 45/PMK. Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan berdasarkan tingkat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pengaturan sebagai berikut: Uang Harian, sebagaimana tercantum pada Lampiran I;a. melakukan konsultasi, kooordinasi serta pertemuan lainnya;ABSTRAK : - bahwa agar dalam tataran implementasi perjalanan dinas luar negeri dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, efisien, dan dengan tetap memperhatikan prinsip-. PT ARGA PAPAN SEJAHTERA Jalan Urip Sumoharjo 12-15, Jakarta Telepon (021) 23232323, Faksimile (021) 34343434, E-mail : papansejahtera@gmail. Perjalanan dari rumah/tempat menginap ke bandara/stasiun/terminal dan sebaliknya. Berikut ini tarif uang harian perjalanan dinas tahun 2023 selengkapnya: tarif uang harian perjadin sbm 2023. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perjalanan Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021 perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu ditetapkan penyesuaian tersebut dalam Peraturan Bupati ini. Cara Membuat Kwitansi Perjalanan Dinas di Excel dengan menggunakan rumus if, rumus vlookup dan rumus excel terbilang sehinggga mempermudah dan mempercepat pe. bahwa dalam rangka untuk menyempurnakan pengaturan perjalanan dinas dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas, maka perlu dilakukan perubahan dengan Peraturan Bupati; b. bagaimana tata cara pengaturan pertemuan perjalanan dinas, cash advance. pelaporan dan pertanggungjawaban, dan h. 05/2012) integritas | profesionalisme | sinergi | pelayanan | kesempurnaan 2. Penggantian biaya penginapan hanya diberikan berdasarkan bukti yang sah. 19 Hlmn. c. Angkutan Kereta Api perlu diatur mengenai dinas kereta rel listrik; b. Direktorat Jenderal Imigrasi adalah sebuah struktur bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia yang memiliki tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang imigrasi. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan perjalanan dinas; b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direksi PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) tentang Peraturan Dinas mengenai Dinas Kereta Rel Listrik. TRAVEL CHECK LIST. Bupati, untuk perjalanan dinas yang dilakukan Bupati dan Wakil Bupati; 2. kompleks, dalam pengaturan perjalanan dinas ada kemungkinan untuk melakukan. Kode surat ini diletakkan pada bagian paling. Apakah peserta tersebut dapat diberikan uang harian SPD? Sesuai dengan PMK Nomor 113/PMK. Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas dapat dikeluarkan bagi warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah perbatasan negara Republik Indonesia dengan negara lain sesuai dengan perjanjian lintas batas. Perjalanan Dinas (SPPD) ini bertujuan untuk: 1). . Contoh Jadwal Perjalanan Dinas Pimpinan Ke Bali - Edu Github. PENGGUNAAN AKUN BELANJA PERJALANAN DINAS UNTUK KEGIATAN RAPAT, SEMINAR, DAN SEJENISNYA. Berikut adalah bukti-bukti pertanggungjawaban yang harus disiapkan dan dilampirkan: Surat Tugas (Pelaksanaan SPD Dalam Kota Lebih Dari 8 Jam Harus Dibuatkan Surat Tugas atau Penyebutan Sejenis Lainnya) SPD (Surat Perjalanan Dinas) Kuitansi. Bagi yang sudah vaksin booster maka tidak diwajibkan untuk test baik PCR maupun antigen. Menindaklanjuti SE Satgas COVID-19 No. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 113/PMK. 1. Sedangkan perjalanan dinas tersebut punya tujuan untuk seminar, kerjasama dengan perusahaan lain, pelatihan, memeriksa perusahaan cabang di kota atau negara lain, pemasaran dan lain-lain. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Langkah-Langkah Meyusun atau Mengatur Jadwal Perjalanan Dinas Langkah–langkah yang harus dilakukan sekretaris dalam menyusun atau. Menimbang: a. Pengaturan mengenai perjalanan dinas itu diatur oleh Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dalam Pemerintahan Republik Indonesia. BAB IV TATA SURAT DINAS A. Kewenangan. 05/2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar NegeriKebijakan Perjalanan Dinas Perusahaan di dalam sistem Anggaran disesuaikan degan level jabatan Kebijakan akomodasi dan transportasi Tunjangan Perjalanan Dinas. Pengaturan jadwal kegiatan berdasarkan urutan surat masuk Pembuatan jadwal pimpinan dengan memperhatikan urutan surat yang masuk, dibuat berdasarkan surat permohonan yang masuk dengan memperhatikan isi surat terutama. Peraturan 1) Pengertian Peraturan merupakan Naskah Dinas yang berlaku dan mengikat secara umum, bersifat mengatur dan memuat. Namun, pengaturan lebih teknis terkait untuk pembayaran biaya perjalanan dinas sopir tahun anggaran 2021 mengacu pada Surat Edaran yang saat ini sedang disusun oleh Sekretariat Kemen PPPA. b. Nomor surat: Nama dan jabatan pihak berwenang/pemberi izin. Disiapkan untuk : Bapak Piter Laba, S. dipandang perlu menyesuaikan pengaturan tarif/biaya penginapan dan uang representatif serta fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK. Dalam Peraturan Mendagri atau Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), yang dimaksud Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan. Untuk lebih jelasnya, anda bisa melihat contoh surat perjalanan dinas perusahaan di bawah. Pengklasifikasian perjalanan dinas termasuk kelas moda transportasi yang digunakan diatur dalam PMK 113 Tahun 2012, misal: untuk pejabat negara sampai dengan Eselon 1. 3. Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengaturan penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang dibebankan pada APBD. 1. Untuk dapat melakukan perjalanan dinas, pegawai. Ruang lingkup pengaturan perjalanan dinas meliputi: pelaksanaan pperjalanan dinas dalam negeri; kewenangan penandatanganan SPT dan SPPD; dan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Misalnya terbengkalai kegiatan yang lebih penting. 05 / 2015, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas. Rencana perjalanan dinas harus dibuat sebaik mungkin agar perjalanan dilakukan dapat berjalan dengan baik dan lancar, adapun perjalanan dinas tersebut meliputi…. Perjalanan Dinas 2. Surat undangan. X-6 Kuningan Jakarta Selatan. pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan pengaturan perjalanan dinas; b. 1. 1. (2) Dalam. id. surat perintah; b. Izin Dinas Sore adalah kondisi Pegawai yang melakukan tugas kedinasan di luar kantor pada sore hari yang disetujui oleh pimpinan tertinggi pada unit kerja yang bersangkutan. Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas Kota; atau b. 119, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 71052. fasilitas uang harian; dan c. b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggung jawaban biaya perjalanan dinas dalam Negeri bagi Pemerintah Desa, perlu adanya pengaturan terkait mekanisme pelaksanaan dan pertanggung jawaban perjalanan dinas; a. MENGATUR PERJALANAN DINAS PIMPINAN Mengatur Jadwal Perjalanan Dinas. biaya transportasi perjalanan dinas luar daerah luar provinsi digunakan untuk transportasi perjalanan dinas dari Kabupaten Tanah Laut menuju daerah di luar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan. Terkait dengan Sopir, sepanjang dia sebagai Pelaksana SPD dan tertuang dalam Surat Tugas maka dia berhak mendapatkan biaya perjalanan dinas. Pengaturan mengenai perjalanan dinas itu diatur oleh Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer dalam Pemerintahan Republik Indonesia. BUPATI BALANGAN,. Mengatur perjalanan dinas untuk pimpiann tidaklah mudah, dibutuhkan ketelitian dan kecermatan, karen salah pengeturan bisa berakibat fatal. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana Menimbang: a. Dalam satu pekan ini, TAPD beserta Pengarah Tim SHBJ tengah membahas materi terkait Perpres No. 4. Aturan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) 90 Tahun 2021 mengenai Perubahan Atas SE Menteri Perhubungan Nomor 86. DalamABSTRAK: bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pejabat daerah, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap/ pihak lain dan untuk melaksanakan ketentuan. Memperlancar kegiatan yang sifatnya kedinasan; 3). 05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ,. 3. 4 tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali. Pengaturan yang baik serta perhatian penuh dari sekretaris sangat memengaruhi keberhasilan perjalanan dinas pimpinan. 227/PMK. Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan daerah tujuan yang sama, maka diperlakukan pengaturan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Surat Perintah (Surat Tugas Jalan) Surat ini dikeluarkan oleh perusahaan atau kantor-kantor pemerintah yang bersangkutan. 02/2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008, dipandang perlu menyesuaikan pengaturan tarif/biaya penginapan dan uang representatif serta fasilitas angkutan dalam kota/sewa kendaraan bagi Pejabat Negara dalam Peraturan Menteri. (PMK 113 TH 2012) Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. 4. a. perjalanan dinas berupa uang harian, uang transportasi, dan penginapan (jika diperlukan). Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan daerah tujuan yang sama, maka diperlakukan pengaturan 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang. Perjalanan dinas pimpinan biasanya dilakukan karena berbagai kepentingan, antara lain karena adanya pelaksaan pengawasan di kantor cabang atau perusahaan cabang, seminar, diklat, tender, janji pertemuan, penjajakan kerja sama, menghadiri acara seremonial, kegiatan social, dan berbagai kegiatan lainnya, sehubungan dengan. Penginapan yang dikehendaki. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan. Legalitas dan Otorisasi. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Wilayah Provinsi adalah PerjalananPerjalanan Dinas ke luar negeri golongannya disamakan dengan golongan suami/istri. Persiapan dan pengaturan waktu perjalanan dinas; Pembiayaan Perjalanan Dinas . Bila pengaturan ini tidak mungkin dilakukan (misalnya karyawan dan karyawati) maka fasilitas penginapan tetap berlaku masing-masing. Perjalanan dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) orang dengan daerah tujuan yang. Perjalanan dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan dengan tujuan daerah kabupaten/kota yang. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam negeri. “BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dan ketidakpatutan dalam pengajuan keputusan terhadap peraturan perundang-undangan pada KPK,” kata. bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap (pmk nomor 113/pmk. Hal-hal khusus lainnya, angka 15. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. Cara Membuat Kwitansi Perjalanan Dinas di Excel dengan menggunakan rumus if, rumus vlookup dan rumus excel terbilang sehinggga mempermudah dan mempercepat pe. Mengetahui. Sebagai seorang eksekutif, pimpinan pasti akan banyak melakukan perjalanan dinas, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam bentuk pengaturannya, Kewenangan Menteri Keuangan tersebut didelegasikan menjadi dua kewenangan yang Rincian Tugas.